Penegakan hukum adalah salah satu aspek vital yang menjadi penentu dalam menjalankan pemerintahan yang adil dan demokratis. Keberhasilan dalam menciptakan sistem hukum yang tegas, adil, dan transparan akan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, serta menciptakan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dalam konteks ini, hasil survei yang mengungkapkan bahwa 74,7% responden menilai penegakan hukum baik di era kepemimpinan Prabowo Subianto menjadi bukti penting bahwa pemerintah telah berhasil mencapai kemajuan dalam memperkuat sistem hukum di Indonesia.

Artikel ini akan membahas lebih lanjut mengenai hasil survei tersebut, faktor-faktor yang mempengaruhi penilaian positif terhadap penegakan hukum di era Prabowo, serta bagaimana hal ini menunjukkan komitmen pemerintahan untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum di seluruh wilayah Indonesia.

1. Angka Survei yang Menunjukkan Keberhasilan Penegakan Hukum

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh lembaga riset terkemuka, 74,7% responden memberikan nilai positif terhadap penegakan hukum yang dilakukan di era Prabowo Subianto. Angka ini menjadi indikator yang sangat penting, mengingat penegakan hukum merupakan salah satu faktor krusial dalam menilai keberhasilan sebuah pemerintahan. Dalam hasil survei tersebut, responden menyatakan bahwa mereka merasa lebih yakin terhadap sistem hukum yang berlaku dan melihat adanya peningkatan dalam penanganan berbagai persoalan hukum, termasuk korupsi, pelanggaran HAM, serta permasalahan keadilan sosial.

Penilaian positif ini mencerminkan bahwa sebagian besar masyarakat merasa bahwa hukum ditegakkan secara adil dan tidak ada pihak yang kebal hukum. Di era sebelumnya, Indonesia sempat menghadapi tantangan besar dalam hal penegakan hukum, dengan isu-isu seperti ketidakadilan dalam proses hukum, ketimpangan dalam penanganan kasus, serta ketidaktransparanan dalam lembaga-lembaga penegak hukum. Namun, di bawah kepemimpinan Prabowo, pemerintah tampaknya telah berhasil mengatasi berbagai permasalahan tersebut.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penilaian Positif terhadap Penegakan Hukum

Beberapa faktor yang mungkin menjadi penyebab meningkatnya penilaian positif terhadap penegakan hukum di era Prabowo antara lain:

A. Pemberantasan Korupsi yang Lebih Tegas

Salah satu agenda utama yang diusung oleh Prabowo Subianto dalam kampanyenya adalah pemberantasan korupsi. Selama masa kepemimpinan ini, sejumlah kasus besar korupsi berhasil ditangani dengan tegas. Pemerintah juga mendorong pembenahan di sektor birokrasi dan lembaga-lembaga penegak hukum, sehingga masyarakat merasa bahwa hukum diterapkan secara merata tanpa ada diskriminasi.

Keberhasilan ini tidak hanya terukur dari banyaknya kasus korupsi yang berhasil diselesaikan, tetapi juga dari adanya perubahan dalam pola pikir masyarakat mengenai pentingnya transparansi dan akuntabilitas pemerintah.

B. Perbaikan di Lembaga Penegak Hukum

Peningkatan kualitas sumber daya manusia di lembaga-lembaga penegak hukum https://team-israel.org seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan juga berkontribusi besar terhadap hasil survei ini. Reformasi dalam sistem pendidikan dan pelatihan untuk aparat penegak hukum, serta penekanan pada pentingnya etika profesi, telah membantu menciptakan suasana yang lebih kondusif bagi penegakan hukum yang adil.

Selain itu, pemerintah Prabowo juga mendorong transparansi dalam proses hukum, dengan menggunakan teknologi informasi untuk memudahkan akses masyarakat terhadap informasi terkait perkara hukum, sehingga menciptakan kepercayaan publik terhadap integritas sistem hukum.

C. Kebijakan yang Berorientasi pada Keadilan Sosial

Keadilan sosial menjadi salah satu fokus utama pemerintahan Prabowo, yang tercermin dalam kebijakan-kebijakan sosial dan ekonomi yang ditujukan untuk memperkecil kesenjangan antara kelompok masyarakat. Dengan mengurangi ketimpangan ekonomi dan sosial, penegakan hukum menjadi lebih efektif karena tidak ada kelompok tertentu yang merasa terpinggirkan atau tidak mendapatkan perlakuan yang adil.

Dalam hal ini, kebijakan-kebijakan pemerintah yang lebih memperhatikan rakyat kecil dan memprioritaskan pemenuhan hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap keadilan, juga berdampak positif pada sistem hukum di Indonesia.

D. Penegakan Hukum yang Berfokus pada Perlindungan Hak Asasi Manusia

Era kepemimpinan Prabowo juga diwarnai dengan upaya keras untuk memastikan bahwa penegakan hukum di Indonesia tidak hanya mengedepankan kepentingan negara atau pemerintah, tetapi juga hak-hak asasi manusia (HAM). Pemerintah berupaya agar semua warga negara Indonesia, tanpa terkecuali, mendapatkan perlindungan yang sama di hadapan hukum, serta memastikan bahwa proses hukum berlangsung dengan adil dan tanpa adanya diskriminasi.

3. Tantangan yang Masih Dihadapi dalam Penegakan Hukum

Meskipun hasil survei menunjukkan angka yang positif, penegakan hukum di Indonesia tetap menghadapi berbagai tantangan. Beberapa tantangan yang perlu diperhatikan untuk terus memperkuat sistem hukum di era Prabowo antara lain:

A. Perbaikan di Sistem Peradilan yang Masih Kurang

Meskipun ada peningkatan dalam kualitas lembaga penegak hukum, sistem peradilan di Indonesia masih membutuhkan pembenahan lebih lanjut. Proses peradilan yang memakan waktu lama dan biaya tinggi sering kali menjadi kendala bagi masyarakat yang ingin mendapatkan keadilan. Reformasi lebih lanjut di sektor peradilan perlu dilakukan untuk mempercepat proses hukum dan membuatnya lebih efisien.

B. Korupsi yang Masih Mengakar di Beberapa Sektor

Meskipun langkah-langkah pemberantasan korupsi sudah menunjukkan hasil positif, masih ada sektor-sektor tertentu yang rentan terhadap praktik korupsi. Oleh karena itu, dibutuhkan pengawasan yang lebih ketat dan penguatan hukum untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tetap membawa dampak yang positif bagi masyarakat.

C. Ketimpangan Akses Hukum di Daerah Tertentu

Meskipun penegakan hukum telah membaik secara keseluruhan, masih ada ketimpangan dalam akses terhadap keadilan, terutama di daerah-daerah terpencil atau wilayah dengan infrastruktur hukum yang kurang memadai. Pemerintah perlu terus bekerja untuk memastikan bahwa semua warga negara, terlepas dari lokasi mereka, memiliki akses yang setara terhadap sistem hukum yang adil.

Menuju Sistem Hukum yang Lebih Baik

Hasil survei yang menunjukkan 74,7% responden menilai penegakan hukum baik di era Prabowo Subianto adalah indikator positif bagi pemerintah Indonesia dalam menciptakan sistem hukum yang adil, transparan, dan efisien. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang dijalankan selama masa pemerintahan Prabowo telah memberikan dampak yang signifikan terhadap kepercayaan publik terhadap hukum dan keadilan.

Namun, meskipun sudah ada kemajuan yang signifikan, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu dihadapi untuk memperkuat sistem hukum di Indonesia, seperti penguatan sektor peradilan, pemberantasan korupsi, dan pemerataan akses hukum ke seluruh wilayah Indonesia.

Dengan melanjutkan reformasi hukum, memperkuat lembaga penegak hukum, dan tetap berfokus pada kesejahteraan rakyat, Indonesia dapat menuju sistem hukum yang semakin kuat dan berkeadilan. Penegakan hukum yang baik adalah salah satu landasan penting untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera di masa depan.

Industri hukum Indonesia sedang mengalami dinamika yang pesat seiring dengan perkembangan ekonomi, sosial, dan teknologi yang semakin kompleks. Menyikapi hal ini, Soemadipradja & Taher, salah satu firma hukum terkemuka di Indonesia, turut berperan dalam membentuk pandangan dan kebijakan hukum di negara ini. Pada acara Indonesia Hukum & Corporate Services Awards (IHCSA) 2024, firma hukum ini mengangkat tiga isu krusial yang menjadi fokus perhatian dalam navigasi lanskap hukum Indonesia, yang dinilai akan mempengaruhi perkembangan hukum dan bisnis dalam beberapa tahun ke depan.

IHCSA 2024 yang menjadi salah satu platform bergengsi bagi praktisi hukum dan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia, memberikan ruang bagi berbagai pihak untuk mendiskusikan tantangan dan peluang dalam dunia hukum. Dalam kesempatan tersebut, Soemadipradja & Taher menyampaikan perspektif mereka terhadap isu-isu yang sedang berkembang, sekaligus memberikan wawasan mengenai langkah-langkah yang perlu diambil untuk menciptakan iklim hukum yang lebih kondusif bagi bisnis dan masyarakat Indonesia.

Artikel ini akan mengulas lebih dalam tentang tiga isu utama yang diangkat oleh Soemadipradja & Taher di IHCSA 2024, serta bagaimana isu-isu tersebut dapat memengaruhi arah kebijakan hukum dan implementasinya di Indonesia.

1. Transformasi Digital dan Dampaknya pada Regulasi Hukum

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, transformasi digital menjadi salah satu isu utama yang dibahas oleh Soemadipradja & Taher. Teknologi digital tidak hanya mengubah cara bisnis dilakukan, tetapi juga memberikan tantangan baru dalam hal pengaturan dan perlindungan data. Firma hukum ini menyoroti pentingnya penyusunan regulasi yang lebih relevan dengan kebutuhan digitalisasi di Indonesia, terutama terkait dengan peraturan perlindungan data pribadi dan cybersecurity.

Salah satu regulasi yang sedang dalam perhatian adalah Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang baru saja disahkan pada tahun 2022. Soemadipradja & Taher menyampaikan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki undang-undang yang mengatur perlindungan data pribadi, implementasi yang efektif masih membutuhkan perhatian lebih. Regulasi terkait keamanan data dan privasi pribadi akan semakin penting, mengingat tingginya transaksi data yang terjadi dalam platform digital di berbagai sektor, seperti e-commerce, fintech, dan layanan berbasis teknologi lainnya.

Firma ini juga mengingatkan tentang pentingnya penyusunan kebijakan yang dapat mendukung perkembangan ekosistem digital Indonesia tanpa menghambat inovasi. Di sisi lain, mereka menekankan perlunya penguatan cybersecurity law untuk menghadapi ancaman siber yang semakin canggih dan beragam. Transformasi digital yang tidak diikuti dengan regulasi yang kuat dapat memunculkan masalah baru, seperti kebocoran data, penipuan daring, dan penyalahgunaan informasi pribadi.

2. Reformasi Hukum Bisnis dan Pengaturan Investasi

Isu kedua yang diangkat oleh Soemadipradja & Taher di IHCSA 2024 adalah terkait dengan reformasi hukum bisnis dan pengaturan investasi. Indonesia sebagai negara berkembang memiliki potensi besar dalam menarik investasi asing, namun masih banyak tantangan yang dihadapi, mulai dari birokrasi yang kompleks hingga ketidakpastian hukum. Firma hukum ini menekankan bahwa untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, diperlukan upaya serius untuk melakukan penyederhanaan regulasi dan penguatan kepastian hukum.

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah melakukan beberapa upaya untuk memperbaiki iklim investasi, salah satunya dengan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja yang bertujuan untuk menyederhanakan prosedur perizinan dan menciptakan lapangan kerja lebih banyak. Namun, meskipun terdapat upaya penyederhanaan, masih banyak regulasi yang tumpang tindih dan tidak jelas yang memengaruhi keputusan investasi.

Soemadipradja & Taher juga mengingatkan bahwa untuk menarik lebih banyak investasi, terutama dalam sektor teknologi, infrastruktur, dan energi, perlu ada penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran kontrak, perlindungan hak kekayaan intelektual, serta jaminan transparansi dan akuntabilitas dalam dunia usaha. Reformasi hukum bisnis harus memastikan bahwa sistem hukum Indonesia dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan yang terjadi di pasar global, sekaligus memberikan kepastian bagi para pelaku usaha, baik domestik maupun asing.

Firma ini juga menggarisbawahi pentingnya sistem penyelesaian sengketa yang efisien, baik melalui jalur pengadilan maupun alternatif seperti arbitrase. Kecepatan dan keadilan dalam penyelesaian sengketa bisnis adalah faktor penting dalam menciptakan kepercayaan bagi investor dan pelaku usaha.

3. Isu Lingkungan dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Isu ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah terkait dengan tanggung jawab sosial perusahaan dan pelestarian lingkungan hidup. Dalam era kesadaran sosial yang semakin tinggi, perusahaan tidak hanya dituntut untuk menghasilkan keuntungan, tetapi juga untuk memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan mereka. Soemadipradja & Taher mengingatkan bahwa peraturan yang mengatur aspek Environmental, Social, and Governance (ESG) harus terus diperbarui untuk mencerminkan standar global yang semakin ketat.

Salah satu contoh konkret yang dibahas adalah bagaimana Indonesia berusaha untuk mencapai target net-zero emissions pada tahun 2060. Untuk mencapai tujuan ini, perusahaan-perusahaan di Indonesia harus mengadopsi praktik bisnis yang lebih ramah lingkungan, seperti pengurangan emisi karbon, pengelolaan limbah, serta konservasi energi. Di sisi lain, perusahaan juga harus memastikan bahwa mereka bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat, baik melalui program pemberdayaan ekonomi lokal, pendidikan, maupun kesehatan.

Regulasi terkait tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) kini semakin ditekankan, dengan semakin banyaknya perusahaan yang diminta untuk melaporkan dampak sosial dan lingkungan mereka sebagai bagian dari laporan tahunan mereka. Soemadipradja & Taher berpendapat bahwa perusahaan yang mengintegrasikan prinsip ESG dalam kegiatan operasional mereka tidak hanya berkontribusi pada pelestarian lingkungan, tetapi juga mendapatkan kepercayaan lebih dari konsumen dan investor.

Menavigasi Lanskap Hukum yang Semakin Kompleks

Dalam IHCSA 2024, Soemadipradja & Taher menegaskan komitmennya untuk terus mendukung perubahan dan pembaruan dalam dunia hukum Indonesia. Tiga isu utama yang mereka angkat—transformasi digital, reformasi hukum bisnis, dan tanggung jawab sosial perusahaan—merupakan bagian penting dalam membentuk lanskap hukum yang dapat mendukung kemajuan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Melalui kebijakan dan regulasi yang adaptif, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat serta keberlanjutan lingkungan, Indonesia dapat menciptakan sistem hukum yang lebih baik dan lebih responsif terhadap perubahan zaman. Soemadipradja & Taher, dengan pengalamannya dalam dunia hukum, terus berkomitmen untuk menjadi mitra yang membantu perusahaan dan pemerintah dalam navigasi lanskap hukum yang semakin kompleks ini, serta memastikan bahwa hukum di Indonesia dapat menjadi pilar yang kuat bagi kemajuan bangsa.

Pada tahun 2025, Indonesia akan menghadapi berbagai tantangan besar dalam memperbaiki citra penegakan hukum di negara ini. Meskipun Indonesia telah mengalami banyak kemajuan dalam aspek politik, sosial, dan ekonomi, penegakan hukum masih menjadi salah satu masalah besar yang terus mengemuka dalam masyarakat. Ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan, rendahnya tingkat penegakan hukum yang adil, serta maraknya korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan di berbagai lembaga hukum, semuanya berkontribusi pada citra negatif sistem hukum Indonesia di mata publik.

Sebagai negara yang menganut prinsip demokrasi, Indonesia seharusnya memiliki sistem hukum yang transparan, adil, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Namun, berbagai masalah dalam penegakan hukum terus menggugah perhatian publik, menciptakan jurang antara harapan masyarakat dengan kenyataan yang terjadi. Di tengah situasi ini, tahun 2025 bisa menjadi momen penting untuk memperbaiki citra penegakan hukum di Indonesia, dengan langkah-langkah yang terukur dan tepat untuk menciptakan sistem hukum yang lebih kuat dan dapat dipercaya.

Artikel ini akan mengulas berbagai tantangan yang dihadapi oleh sistem penegakan hukum di Indonesia, serta langkah-langkah yang perlu diambil untuk memperbaiki citra dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum di negara ini.

Tantangan Penegakan Hukum di Indonesia

1. Korupsi di Lembaga Hukum Salah satu tantangan terbesar dalam penegakan hukum di Indonesia adalah maraknya praktik korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum. Banyak kasus yang seharusnya diselesaikan dengan adil, justru terhambat atau bahkan diabaikan karena adanya suap dan gratifikasi. Korupsi di lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan telah merusak kepercayaan publik terhadap integritas sistem hukum.Praktik korupsi ini juga mempengaruhi proses hukum yang seharusnya berlangsung transparan dan objektif, namun malah terdistorsi oleh kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Akibatnya, banyak kasus yang gagal diselesaikan dengan adil, dan masyarakat merasa bahwa keadilan hanya dapat dicapai jika memiliki koneksi atau kekuatan ekonomi.
2. Penyalahgunaan Kekuasaan Di Indonesia, penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum juga sering terjadi. Ini termasuk penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik yang memanfaatkan posisinya untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Penyalahgunaan kekuasaan ini sering terjadi dalam kasus-kasus korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, dan diskriminasi terhadap kelompok tertentu.Salah satu contoh nyata penyalahgunaan kekuasaan adalah ketika aparat penegak hukum melakukan penahanan atau penangkapan tanpa dasar yang jelas atau melakukan intimidasi terhadap individu atau kelompok tertentu. Hal ini membuat masyarakat semakin ragu terhadap keberadaan sistem hukum yang adil dan berfungsi untuk melindungi hak-hak warga negara.
3. Ketidakadilan dalam Sistem Peradilan Sistem peradilan di Indonesia sering kali dianggap tidak adil, terutama dalam kasus yang melibatkan orang-orang berkuasa atau mereka yang memiliki sumber daya lebih. Dalam beberapa kasus, hukuman yang dijatuhkan tidak setimpal dengan pelanggaran yang dilakukan, atau bahkan pelaku kejahatan dapat lolos dari hukuman berkat adanya manipulasi atau intervensi dari pihak-pihak tertentu.Ketidakadilan ini menciptakan ketidakpercayaan di kalangan masyarakat, yang merasa bahwa hukum tidak dijalankan dengan adil bagi semua pihak. Hal ini juga menurunkan motivasi masyarakat untuk melapor atau mencari keadilan, karena mereka merasa bahwa proses hukum tidak akan menguntungkan mereka.
4. Kurangnya Akses terhadap Hukum Akses terhadap hukum masih menjadi masalah serius di Indonesia, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan ekonomi. Banyak orang yang tidak mampu membayar biaya pengacara atau transportasi untuk menghadiri persidangan, sehingga mereka kesulitan dalam memperoleh keadilan. Hal ini membuat hukum hanya bisa dijangkau oleh segelintir orang yang memiliki kekayaan atau koneksi.Selain itu, keterbatasan infrastruktur di daerah-daerah tertentu juga menjadi hambatan besar dalam memfasilitasi proses hukum yang adil dan merata. Ini menciptakan ketimpangan dalam penegakan hukum di berbagai wilayah Indonesia, yang semakin memperburuk citra sistem hukum di mata masyarakat.

Langkah-langkah untuk Memperbaiki Citra Penegakan Hukum di Indonesia

Menghadapi berbagai tantangan ini, tahun 2025 harus dijadikan momen penting untuk memperbaiki citra penegakan hukum di Indonesia. Berikut beberapa langkah strategis yang dapat diambil untuk mewujudkan sistem hukum yang lebih baik, adil, dan terpercaya:

1. Reformasi Lembaga Penegak Hukum Salah satu langkah pertama yang perlu dilakukan adalah melakukan reformasi di lembaga-lembaga penegak hukum, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Reformasi ini harus melibatkan perbaikan dalam hal transparansi, akuntabilitas, serta peningkatan integritas aparat penegak hukum.Untuk mengurangi praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, perlu ada sistem pengawasan yang lebih ketat dan independen. Selain itu, memperkuat lembaga-lembaga pengawas eksternal, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Ombudsman, juga sangat penting untuk memastikan bahwa penegakan hukum berlangsung secara adil dan transparan.
2. Peningkatan Kualitas Pendidikan Hukum dan Etika Pendidikan hukum bagi aparat penegak hukum perlu ditingkatkan, terutama dalam hal pemahaman tentang etika profesi dan tanggung jawab mereka sebagai pelayan publik. Pendidikannya harus mencakup pelatihan tentang penerapan hukum yang adil, pemahaman tentang hak asasi manusia, serta keterampilan dalam menyelesaikan sengketa secara damai.Selain itu, pendidikan hukum untuk masyarakat juga sangat penting untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang hak-hak hukum yang dimiliki dan cara-cara untuk mengakses keadilan. Dengan demikian, masyarakat bisa lebih sadar dan memiliki kemampuan untuk menuntut keadilan ketika hak mereka dilanggar.
3. Penguatan Sistem Peradilan yang Adil dan Merata Untuk memperbaiki citra sistem peradilan, perlu dilakukan upaya untuk memastikan bahwa setiap orang mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Salah satu caranya adalah dengan mengembangkan sistem peradilan yang bebas dari intervensi politik dan kekuasaan. Penegakan hukum harus berfokus pada prinsip keadilan, bukan pada kepentingan politik atau ekonomi tertentu.Selain itu, akses terhadap peradilan juga harus diperluas dengan memberikan bantuan hukum gratis bagi mereka yang tidak mampu membayar biaya pengacara. Peningkatan fasilitas dan infrastruktur peradilan di daerah-daerah terpencil akan membantu memastikan bahwa hukum dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat.
4. Meningkatkan Partisipasi Publik dalam Penegakan Hukum Masyarakat harus dilibatkan lebih aktif dalam proses penegakan hukum. Peningkatan partisipasi publik dalam mengawasi proses hukum dan memberikan laporan terkait dugaan pelanggaran hukum sangat penting untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas. Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan cara memberikan pemahaman yang lebih baik tentang sistem hukum dan hak-hak mereka untuk melaporkan ketidakadilan.Selain itu, teknologi juga dapat dimanfaatkan untuk mempercepat akses informasi dan memudahkan masyarakat dalam melaporkan pelanggaran hukum, seperti penggunaan aplikasi pelaporan online atau platform media sosial untuk mengungkapkan ketidakadilan.

Memperbaiki citra penegakan hukum di Indonesia adalah sebuah tantangan besar, namun bukan hal yang mustahil untuk dilakukan. Tahun 2025 harus menjadi momen penting untuk melakukan reformasi sistem hukum di Indonesia agar bisa menjadi lebih adil, transparan, dan efisien. Melalui reformasi lembaga penegak hukum, peningkatan kualitas pendidikan hukum, penguatan sistem peradilan yang adil dan merata, serta peningkatan partisipasi publik, Indonesia dapat memperbaiki citra sistem hukum dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap keadilan.

Jika langkah-langkah ini dapat dilaksanakan dengan baik, Indonesia akan menjadi negara yang memiliki sistem hukum yang kuat, terpercaya, dan mampu menghadapi tantangan global dengan keadilan yang seimbang untuk seluruh rakyat.