Di penghujung tahun, berbagai lembaga pendidikan dan organisasi di Indonesia sering kali mengadakan acara refleksi atau evaluasi terhadap berbagai isu yang penting untuk dibahas, khususnya yang berkaitan dengan perkembangan sosial, politik, dan hukum. Salah satu kegiatan yang menarik perhatian adalah refleksi akhir tahun yang diadakan oleh Universitas Airlangga (Unair), di mana berbagai pakar dan akademisi memberikan pandangannya mengenai isu-isu krusial yang dihadapi oleh Indonesia. Pada kesempatan tersebut, salah satu tema yang banyak disoroti adalah pentingnya penegakan hukum yang adil dan transparan, serta bagaimana hal ini menjadi kunci dalam menjaga stabilitas sosial dan politik negara.

Acara refleksi ini tidak hanya berfokus pada pencapaian yang telah diraih selama setahun terakhir, tetapi juga menggali berbagai tantangan yang masih perlu diatasi untuk memastikan kemajuan yang berkelanjutan bagi negara. Dalam diskusi ini, sejumlah pakar mengungkapkan pandangan mereka tentang penegakan hukum di Indonesia, menyarankan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan sistem peradilan di tanah air.

Penegakan Hukum: Kunci untuk Mewujudkan Keadilan Sosial

Penegakan hukum yang kuat dan efektif menjadi salah satu topik yang mendapat perhatian utama dalam refleksi akhir tahun Unair. Para pakar menekankan bahwa penegakan hukum bukan hanya tentang penerapan hukum yang tegas, tetapi juga tentang memastikan bahwa hukum diterapkan dengan adil dan merata untuk semua lapisan masyarakat. Dalam pandangan mereka, penegakan hukum yang buruk dapat memperburuk ketimpangan sosial dan merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah dan institusi negara.

Pakar hukum yang hadir dalam diskusi tersebut menyoroti beberapa isu utama yang terkait dengan penegakan hukum di Indonesia. Salah satunya adalah ketidakadilan dalam penegakan hukum yang selektif, di mana hukum sering kali hanya ditegakkan untuk kelompok tertentu, sementara kelompok lainnya yang memiliki kekuatan atau kedudukan lebih tinggi mendapat perlakuan istimewa. Hal ini menciptakan kesenjangan antara hukum yang diterapkan untuk masyarakat biasa dan mereka yang memiliki kekuasaan.

Korupsi sebagai Hambatan Utama dalam Penegakan Hukum

Salah satu hambatan terbesar dalam penegakan hukum di Indonesia adalah korupsi, yang meresap di hampir semua sektor, mulai dari birokrasi pemerintah, lembaga peradilan, hingga sektor swasta. Pakar hukum mengungkapkan bahwa korupsi memperburuk kualitas penegakan hukum, karena ia menciptakan ketidakadilan dalam proses pengambilan keputusan. Korupsi dalam lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, sangat berbahaya karena dapat merusak integritas dan kredibilitas sistem hukum secara keseluruhan.

Dalam refleksi akhir tahun ini, para pakar menekankan pentingnya reformasi sistem hukum dan pemberantasan korupsi secara serius untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan tanpa adanya campur tangan atau manipulasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, mereka juga mengingatkan bahwa penegakan hukum yang efektif hanya dapat dicapai jika ada komitmen kuat dari seluruh lapisan pemerintahan dan masyarakat untuk mendukung sistem peradilan yang bebas dari korupsi.

Peningkatan Akses ke Keadilan

Selain korupsi, akses ke keadilan juga menjadi isu yang dibahas dalam acara refleksi ini. Meskipun Indonesia telah memiliki sistem hukum yang diatur dengan baik, banyak masyarakat, terutama yang tinggal di daerah-daerah terpencil, kesulitan dalam mengakses layanan hukum yang berkualitas. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti ketidakmampuan ekonomi, kurangnya pemahaman hukum, dan kurangnya fasilitas yang memadai di luar kota-kota besar.

Para pakar mengusulkan agar pemerintah melakukan perbaikan infrastruktur hukum, termasuk menyediakan layanan hukum yang lebih mudah dijangkau oleh masyarakat. Salah satu langkah yang dianggap perlu adalah memperkuat lembaga bantuan hukum yang dapat memberikan layanan hukum gratis atau terjangkau bagi masyarakat kurang mampu. Dengan langkah ini, diharapkan masyarakat dari berbagai lapisan dapat mendapatkan perlindungan hukum yang sama tanpa ada diskriminasi.

Sistem Peradilan yang Independen dan Profesional

Pakar hukum juga menyoroti pentingnya independensi peradilan dalam menciptakan sistem hukum yang adil. Mereka mengingatkan bahwa sistem peradilan yang terlepas dari pengaruh politik atau kekuasaan eksekutif akan lebih efektif dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam menciptakan peradilan yang independen adalah pemberdayaan hakim untuk bertindak tanpa rasa takut atau pengaruh dari luar.

Reformasi di lembaga peradilan, menurut para pakar, sangat penting untuk memperbaiki kualitas sistem hukum di Indonesia. Mereka juga menyarankan agar seleksi hakim dilakukan secara lebih ketat dan transparan, serta meningkatkan pelatihan untuk menjaga profesionalisme dalam melaksanakan tugas mereka.

Peran Masyarakat dalam Penegakan Hukum

Selain lembaga negara, masyarakat juga memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung penegakan hukum yang adil. Para pakar mengingatkan bahwa kesadaran hukum di kalangan masyarakat perlu terus ditumbuhkan agar mereka dapat berperan aktif dalam mengawasi jalannya proses hukum. Dengan semakin teredukasinya masyarakat tentang hak-hak hukum mereka, akan semakin sulit bagi individu atau kelompok yang berkuasa untuk melanggar hukum tanpa adanya konsekuensi.

Selain itu, masyarakat juga harus didorong untuk melaporkan tindakan melanggar hukum, seperti korupsi, kekerasan, atau diskriminasi, yang dapat merusak tatanan sosial. Dalam hal ini, media sosial dan platform digital dapat berfungsi sebagai sarana efektif untuk menyebarkan informasi dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam upaya memperbaiki sistem hukum di Indonesia.

Tantangan Penegakan Hukum di Era Digital

Salah satu hal yang juga dibahas dalam acara refleksi akhir tahun Unair adalah tantangan penegakan hukum di era digital. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, kejahatan siber, seperti penipuan online, peretasan, dan penyebaran hoaks, semakin meningkat. Para pakar menyarankan agar penegakan hukum juga beradaptasi dengan perubahan ini dengan membangun infrastruktur hukum yang lebih baik dalam menghadapi kejahatan siber.

Di sisi lain, teknologi juga bisa menjadi alat yang efektif dalam mendukung penegakan hukum. Misalnya, penggunaan teknologi digital dapat mempermudah akses masyarakat terhadap informasi hukum, memonitor jalannya perkara, serta mempercepat proses peradilan. Namun, untuk itu diperlukan investasi yang lebih besar dalam sumber daya manusia dan teknologi untuk memfasilitasi sistem peradilan yang lebih cepat dan transparan.

Penegakan hukum yang efektif dan adil merupakan salah satu pilar utama dalam menciptakan negara yang sejahtera dan demokratis. Dalam refleksi akhir tahun Unair, para pakar menekankan pentingnya reformasi hukum untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia, seperti korupsi, ketidakadilan sosial, dan kesulitan akses ke keadilan. Untuk itu, perlu adanya komitmen kuat dari pemerintah, lembaga peradilan, dan masyarakat untuk bekerja sama dalam menciptakan sistem hukum yang transparan, profesional, dan adil bagi semua lapisan masyarakat.

Penegakan hukum yang efektif akan menciptakan kepercayaan publik yang lebih besar terhadap sistem pemerintahan, yang pada gilirannya akan mendukung perkembangan sosial, ekonomi, dan politik negara. Maka dari itu, penting bagi Indonesia untuk terus berupaya memperbaiki dan memperkuat sistem hukum demi menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

Fenomena “No Viral, No Justice” atau “Tanpa Viral, Tanpa Keadilan” telah menjadi istilah yang semakin sering terdengar dalam beberapa tahun terakhir di Indonesia. Istilah ini menggambarkan realitas yang terjadi di masyarakat terkait dengan cara penegakan hukum yang semakin bergantung pada perhatian publik, terutama yang tercipta melalui media sosial. Ketika sebuah kasus atau masalah hukum mendapatkan perhatian luas melalui media sosial dan viral, seringkali muncul persepsi bahwa keadilan akan lebih cepat tercapai. Sebaliknya, ketika kasus tersebut tidak mendapatkan sorotan media, proses penegakan hukum tampaknya berjalan lebih lambat, bahkan cenderung terabaikan.

Fenomena ini mencerminkan tantangan besar dalam sistem peradilan dan penegakan hukum di Indonesia. Secara prinsip, keadilan seharusnya diterapkan tanpa pandang bulu, berdasarkan bukti dan hukum yang berlaku, bukan berdasarkan sejauh mana perhatian publik dapat digerakkan oleh media. Namun, kenyataannya, banyak orang mulai meragukan efektivitas dan keadilan sistem hukum yang ada, terutama ketika tidak ada “desakan” publik yang cukup besar. Artikel ini akan mengulas arti dan implikasi fenomena “No Viral, No Justice” dalam penegakan hukum di Indonesia, mengidentifikasi dampaknya terhadap keadilan, serta tantangan yang harus dihadapi untuk memperbaiki sistem hukum yang lebih adil dan transparan.

1. Fenomena “No Viral, No Justice” dalam Konteks Sosial Media

Fenomena “No Viral, No Justice” mulai berkembang pesat seiring dengan maraknya penggunaan media sosial di Indonesia. Media sosial seperti Twitter, Facebook, Instagram, dan TikTok telah menjadi platform utama bagi masyarakat untuk berbagi informasi, mengungkapkan pendapat, dan menyuarakan ketidakadilan. Ketika sebuah kasus hukum, baik itu terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia, kasus kriminal, atau masalah-masalah sosial lainnya, menjadi viral di media sosial, masyarakat merasa bahwa aparat penegak hukum akan lebih cepat bertindak.

Contoh paling nyata dari fenomena ini adalah ketika video atau informasi mengenai kasus-kasus besar, seperti kekerasan polisi, pelecehan seksual, atau pelanggaran hak asasi manusia, tersebar luas di media sosial dan menarik perhatian publik. Dalam banyak kasus, desakan publik melalui media sosial dapat mendorong otoritas yang berwenang untuk lebih sigap dalam menangani kasus tersebut. Seperti yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir, munculnya tagar (hashtag) atau kampanye di media sosial sering kali menjadi pemicu agar kasus-kasus hukum yang semula terabaikan mendapat perhatian serius dari aparat hukum.

Namun, fenomena ini juga menunjukkan sisi gelap dari sistem hukum, di mana justru “viralitas” kasus menentukan seberapa cepat keadilan akan ditegakkan, bukannya proses hukum yang objektif dan transparan. Ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana media sosial telah memengaruhi integritas proses hukum di Indonesia.

2. Dampak Fenomena “No Viral, No Justice” terhadap Penegakan Hukum

Fenomena “No Viral, No Justice” memiliki dampak yang besar terhadap penegakan hukum di Indonesia, baik secara positif maupun negatif. Berikut adalah beberapa dampak yang terjadi:

a. Pengaruh Positif: Mendorong Aksi Cepat pada Kasus Tertentu

Salah satu dampak positif dari fenomena ini adalah munculnya aksi cepat dari pihak berwenang ketika sebuah kasus mendapatkan sorotan besar di media sosial. Masyarakat yang menggunakan media sosial untuk mengungkapkan ketidakadilan atau masalah hukum dapat mempercepat perhatian publik terhadap kasus tersebut, yang pada gilirannya memaksa pihak-pihak yang berwenang untuk segera merespon.

Sebagai contoh, beberapa kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian atau pelanggaran hak asasi manusia yang sebelumnya tidak mendapat perhatian yang cukup dari masyarakat, tiba-tiba bisa mendapatkan tanggapan serius setelah menjadi viral. Hal ini menunjukkan bahwa desakan masyarakat yang disalurkan melalui media sosial bisa berperan dalam mempercepat proses keadilan, meskipun tentunya seharusnya proses hukum tetap berjalan secara objektif.

b. Dampak Negatif: Penurunan Kepercayaan pada Sistem Hukum

Namun, sisi negatif dari fenomena ini adalah munculnya kesan bahwa keadilan hanya dapat tercapai jika sebuah kasus mendapat perhatian besar dari media sosial. Hal ini memperburuk citra sistem hukum di Indonesia, yang seharusnya menegakkan keadilan secara adil dan merata, tidak tergantung pada apakah sebuah kasus viral atau tidak.

Masyarakat menjadi cemas bahwa banyak kasus yang tidak viral atau tidak mendapat perhatian luas dari media sosial mungkin akan terlupakan atau ditangani secara lambat. Ini menciptakan ketidakpercayaan terhadap independensi dan transparansi penegakan hukum, yang akhirnya merusak citra aparat hukum itu sendiri. Masyarakat merasa bahwa tanpa adanya tekanan dari luar, proses hukum bisa berjalan dengan lambat atau bahkan tidak pernah dimulai.

c. Penegakan Hukum yang Tergantung pada Opini Publik

Salah satu dampak negatif lainnya adalah fakta bahwa beberapa kasus mungkin akan lebih cepat diproses atau lebih diperhatikan jika didorong oleh opini publik. Ini menciptakan ketimpangan, di mana kasus-kasus yang tidak mendapat perhatian publik tidak mendapat penanganan yang memadai, meskipun tetap penting dan membutuhkan penyelesaian.

Dalam konteks ini, beberapa pihak mungkin merasa bahwa mereka yang memiliki akses atau kemampuan untuk memanfaatkan media sosial lebih besar peluangnya untuk mendapatkan keadilan dibandingkan dengan mereka yang tidak mampu membangkitkan perhatian masyarakat atau media.

3. Mengatasi Fenomena “No Viral, No Justice”

Untuk mengatasi fenomena ini dan memperbaiki sistem hukum, diperlukan berbagai langkah perbaikan yang tidak hanya bergantung pada reaksi media sosial. Beberapa langkah yang bisa diambil antara lain:

a. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Proses Hukum

Sistem peradilan di Indonesia perlu lebih transparan dan akuntabel. Setiap proses hukum harus bisa dipertanggungjawabkan, dengan tetap menjaga integritas dan objektivitas. Proses hukum yang jelas, terbuka, dan tidak tergantung pada viralitas akan membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu mengedepankan prinsip keadilan tanpa terpengaruh oleh opini publik.

b. Peningkatan Pendidikan Hukum bagi Masyarakat

Salah satu faktor yang membuat fenomena “No Viral, No Justice” berkembang adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak hukum mereka. Masyarakat seringkali tidak mengetahui bagaimana cara mengakses atau mengadvokasi hak-hak mereka melalui jalur hukum yang benar. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan literasi hukum di kalangan masyarakat, sehingga mereka dapat lebih memahami prosedur hukum dan menggunakannya secara efektif tanpa harus bergantung pada viralitas.

c. Pemanfaatan Teknologi untuk Menjamin Proses Hukum yang Adil

Teknologi dapat digunakan untuk menciptakan sistem hukum yang lebih transparan dan efisien. Misalnya, penggunaan aplikasi atau platform online yang memungkinkan masyarakat untuk melaporkan pelanggaran hukum atau mengakses informasi terkait proses hukum secara mudah dan cepat. Teknologi dapat membantu memastikan bahwa setiap kasus mendapatkan perhatian yang setimpal, tanpa bergantung pada apakah kasus tersebut viral di media sosial.

d. Penguatan Kemandirian dan Profesionalisme Aparat Penegak Hukum

Aparat penegak hukum perlu diberdayakan untuk menjalankan tugasnya secara profesional dan mandiri. Hal ini termasuk pelatihan berkelanjutan, sistem penghargaan dan sanksi yang jelas, serta pengawasan yang ketat terhadap kinerja mereka. Penegakan hukum yang objektif dan adil akan mengurangi ketergantungan pada opini publik dalam proses hukum.

Fenomena “No Viral, No Justice” adalah cerminan dari ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem hukum yang kadang terkesan tidak responsif atau tidak adil, tergantung pada seberapa besar perhatian publik yang diberikan. Meskipun media sosial bisa menjadi alat yang efektif untuk mempercepat penyelesaian suatu kasus, penegakan hukum yang ideal seharusnya tidak bergantung pada viralitas, tetapi pada keadilan, transparansi, dan prinsip hukum yang jelas. Untuk itu, penting untuk melakukan perbaikan dalam sistem peradilan yang mengedepankan prinsip-prinsip tersebut agar setiap kasus, baik yang viral maupun tidak, mendapatkan perhatian yang adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Kasus yang melibatkan Nyoman Sukena, seorang pengusaha besar, telah menjadi sorotan dalam isu hukum lingkungan di Indonesia. Perkara ini mencuat setelah dugaan pelanggaran lingkungan yang melibatkan proyek-proyek besar miliknya memicu kerusakan ekosistem di wilayah sekitar. Meski dampak terhadap lingkungan sudah nyata dan menuai protes dari masyarakat lokal serta pegiat lingkungan, penanganan hukum terhadap kasus ini dinilai lamban dan tidak mencerminkan keadilan.

Para pengamat lingkungan melihat kasus ini sebagai cerminan dari ketimpangan dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Artikel ini akan membahas lebih lanjut tentang kasus Nyoman Sukena, isu ketimpangan hukum lingkungan, dan tantangan yang dihadapi dalam memperjuangkan keadilan lingkungan.

Kasus Nyoman Sukena: Kronologi Singkat

Nyoman Sukena dikenal sebagai pengusaha yang memiliki berbagai proyek besar di sektor properti, tambang, dan infrastruktur. Namun, aktivitas bisnisnya menjadi sorotan ketika masyarakat dan aktivis lingkungan menyoroti dampak negatif dari proyek-proyek tersebut terhadap ekosistem sekitar, termasuk:

1. Kerusakan Lingkungan: Hilangnya kawasan hutan lindung akibat pembukaan lahan untuk proyek properti.
2. Pencemaran Air dan Tanah: Limbah dari proyek tambang yang mencemari sumber air bersih masyarakat lokal.
3. Penggusuran Masyarakat Adat: Konflik lahan dengan masyarakat adat yang telah menghuni wilayah tersebut selama puluhan tahun.

Meski berbagai laporan telah diajukan, penanganan kasus ini oleh aparat hukum dinilai tidak tegas. Banyak pihak menganggap bahwa pengaruh kekuatan modal dan politik dari pengusaha besar seperti Nyoman Sukena memainkan peran dalam melambatnya proses hukum.

Ketimpangan dalam Penegakan Hukum Lingkungan

1. Kesenjangan Antara Hukum dan Praktik

Indonesia memiliki berbagai undang-undang yang kuat terkait perlindungan lingkungan, seperti:

• UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
• UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Namun, dalam praktiknya, implementasi hukum lingkungan sering kali tidak berjalan efektif. Kasus Nyoman Sukena menyoroti kesenjangan ini, di mana pelanggaran besar yang dilakukan oleh korporasi besar sering kali mendapatkan toleransi lebih dibandingkan pelanggaran kecil oleh masyarakat biasa.

2. Ketimpangan Antara Korporasi dan Masyarakat Lokal

Pengamat lingkungan mencatat bahwa masyarakat adat atau lokal sering kali menjadi korban dalam konflik lingkungan, seperti kasus penggusuran lahan untuk proyek Nyoman Sukena. Mereka sering kali tidak memiliki akses hukum yang memadai untuk melawan kekuatan modal dari korporasi besar.

Contoh:
Ketika masyarakat adat mempertahankan tanah mereka, mereka justru sering dianggap melakukan pelanggaran hukum atau diintimidasi dengan dalih legalitas proyek korporasi.

3. Lemahnya Penegakan Sanksi

Dalam banyak kasus lingkungan, sanksi yang diberikan kepada pelanggar lingkungan sering kali tidak sebanding dengan kerusakan yang ditimbulkan. Hal ini menciptakan persepsi bahwa hukum lingkungan di Indonesia lebih lunak terhadap pelaku korporasi.

4. Intervensi Kekuasaan dan Modal

Pengaruh politik dan kekuatan modal sering kali menjadi penghalang utama dalam penegakan hukum lingkungan. Kasus Nyoman Sukena menunjukkan bagaimana akses terhadap kekuasaan dapat memperlambat atau bahkan menggagalkan proses hukum.

Dampak Ketimpangan Hukum Lingkungan

1. Kerusakan Ekosistem yang Tidak Terpulihkan

Ketimpangan hukum lingkungan memungkinkan pelanggaran terus berlangsung tanpa sanksi tegas. Kerusakan lingkungan, seperti deforestasi, pencemaran air, dan perusakan habitat, sering kali tidak dapat dipulihkan sepenuhnya.

2. Ketidakadilan Bagi Masyarakat Lokal

Ketika hukum lebih berpihak kepada korporasi, masyarakat lokal yang bergantung pada ekosistem yang rusak sering kali kehilangan akses terhadap sumber daya alam yang vital untuk kehidupan mereka.

3. Merosotnya Kepercayaan Publik terhadap Hukum

Ketidakadilan dalam penanganan kasus lingkungan seperti ini menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi hukum dan pemerintah. Hal ini dapat memicu konflik sosial yang lebih besar.

4. Ancaman terhadap Masa Depan Keberlanjutan

Ketimpangan hukum lingkungan menghambat upaya untuk mencapai tujuan keberlanjutan (sustainability), termasuk mitigasi perubahan iklim dan pelestarian keanekaragaman hayati.

Tantangan dalam Penegakan Hukum Lingkungan

1. Kurangnya Kapasitas Penegak Hukum

Banyak aparat penegak hukum yang kurang memiliki pemahaman mendalam tentang isu lingkungan, sehingga sulit untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan aspek teknis atau ilmiah.

2. Minimnya Transparansi

Proses hukum yang tidak transparan sering kali membuka ruang untuk praktik korupsi dan kolusi, yang memperburuk ketimpangan dalam penegakan hukum lingkungan.

3. Lemahnya Partisipasi Publik

Masyarakat sering kali tidak dilibatkan secara maksimal dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan proyek-proyek besar yang berdampak pada lingkungan mereka.

4. Pengaruh Lobi dan Kekuasaan

Korporasi besar memiliki sumber daya untuk melobi pembuat kebijakan dan aparat hukum, yang dapat memengaruhi proses hukum secara tidak adil.

Solusi untuk Mengatasi Ketimpangan Hukum Lingkungan

1. Memperkuat Kapasitas Penegak Hukum

Peningkatan kapasitas dan pelatihan untuk aparat penegak hukum dalam menangani kasus lingkungan sangat penting untuk memastikan proses hukum berjalan secara adil dan profesional.

2. Mendorong Transparansi

Proses hukum yang terbuka dan melibatkan partisipasi publik dapat membantu mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

3. Penegakan Sanksi yang Tegas

Pemerintah harus memberikan sanksi yang tegas dan sepadan terhadap pelaku pelanggaran lingkungan, termasuk mencabut izin usaha korporasi yang melanggar hukum.

4. Meningkatkan Peran Masyarakat Adat

Masyarakat adat dan lokal harus diberikan perlindungan hukum yang lebih kuat untuk mempertahankan hak mereka atas tanah dan sumber daya alam.

5. Memanfaatkan Teknologi untuk Pengawasan

Penggunaan teknologi seperti drone, citra satelit, dan big data dapat meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan.

Kasus Nyoman Sukena adalah salah satu contoh nyata dari ketimpangan hukum lingkungan yang masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Ketimpangan ini tidak hanya berdampak pada kerusakan ekosistem, tetapi juga menciptakan ketidakadilan bagi masyarakat lokal yang bergantung pada lingkungan untuk kehidupan mereka.

Untuk mengatasi ketimpangan ini, diperlukan langkah konkret yang melibatkan peningkatan kapasitas hukum, penegakan sanksi tegas, transparansi dalam proses hukum, dan perlindungan hak masyarakat adat. Dengan cara ini, keadilan lingkungan dapat diwujudkan, dan upaya keberlanjutan dapat berjalan secara lebih efektif dan inklusif.