Dalam dinamika politik Indonesia yang selalu penuh dengan kejutan, pernyataan dari sejumlah tokoh politik seringkali menjadi sorotan utama masyarakat. Salah satu momen yang baru-baru ini mencuri perhatian adalah pernyataan dari Wakil Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar, yang lebih dikenal dengan sapaan Cak Imin, mengenai status Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam sebuah kasus hukum. Cak Imin, yang juga merupakan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), mengungkapkan rasa terkejut dan prihatin atas perkembangan tersebut.

Pernyataan Cak Imin mengenai Hasto, yang selama ini dikenal sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), menggambarkan betapa situasi politik Indonesia sangat dinamis, dan bagaimana isu-isu hukum kerap kali mewarnai perjalanan partai politik dan tokoh-tokoh penting di dalamnya. Artikel ini akan membahas secara mendalam apa yang sebenarnya terjadi, bagaimana reaksi Cak Imin terkait status tersangka Hasto, serta implikasi yang bisa ditimbulkan dari kejadian ini baik untuk PDI-P, PKB, maupun politik Indonesia secara keseluruhan.

Latar Belakang Kasus Hasto Kristiyanto

Hasto Kristiyanto, seorang politisi senior dan tokoh sentral di PDI-P, mendadak menjadi pusat perhatian setelah diumumkan oleh pihak berwenang bahwa ia telah ditetapkan sebagai tersangka dalam sebuah kasus hukum. Kasus ini terkait dengan dugaan tindak pidana yang melibatkan beberapa oknum pejabat negara dan pihak swasta. Proses penyelidikan yang cukup panjang akhirnya menghasilkan keputusan yang mengejutkan banyak pihak, mengingat Hasto selama ini dikenal sebagai sosok yang memiliki posisi strategis dalam struktur partai, dan juga dekat dengan tokoh-tokoh penting di pemerintahan.

Meskipun masih dalam tahap penyelidikan lebih lanjut, penetapan Hasto sebagai tersangka menambah daftar panjang kasus hukum yang melibatkan politisi di Indonesia, yang sering kali memicu kontroversi di masyarakat. Kasus ini bukan hanya menjadi perhatian bagi para pengamat politik, tetapi juga menjadi perbincangan hangat di kalangan kader partai-partai politik, khususnya PDI-P, tempat Hasto mengabdi selama bertahun-tahun.

Reaksi Cak Imin: Kaget dan Prihatin

Setelah kabar penetapan Hasto sebagai tersangka beredar, Cak Imin segera memberikan pernyataan melalui media massa. Ia mengungkapkan bahwa ia dan banyak orang lainnya merasa terkejut dan prihatin dengan perkembangan tersebut. Sebagai salah satu tokoh politik senior yang juga aktif dalam dunia perpolitikan Indonesia, Cak Imin menyatakan bahwa kejadian ini menunjukkan bahwa tidak ada yang kebal dari hukum, dan bahwa sistem peradilan harus tetap dijalankan secara objektif dan adil, tanpa memandang latar belakang politik.

“Semua tentu kaget dan prihatin, termasuk saya. Ini adalah proses hukum yang harus dihormati, tetapi tentu saja kita harus menghargai asas praduga tak bersalah. Semoga proses hukum berjalan dengan adil dan transparan,” ungkap Cak Imin dalam pernyataannya.

Pernyataan ini jelas menunjukkan sikap yang hati-hati dan mengedepankan prinsip keadilan, meskipun di sisi lain, ia juga menegaskan bahwa partai politik perlu menjaga integritas para tokoh kunci mereka agar tetap dapat memperlihatkan contoh yang baik di mata publik.

Pengaruh Terhadap Partai Politik dan Keterkaitannya dengan PKB

Sebagai ketua umum PKB, Cak Imin tentu harus mempertimbangkan dampak yang bisa ditimbulkan oleh situasi ini, baik bagi PDI-P maupun bagi hubungan antar partai di parlemen. Seperti yang diketahui, PDI-P dan PKB adalah dua kekuatan politik besar di Indonesia yang selama ini menjalin hubungan kerjasama yang baik, baik di tingkat legislatif maupun eksekutif. Kejadian penetapan Hasto sebagai tersangka tentu mempengaruhi iklim politik di dalam koalisi tersebut.

Namun, Cak Imin berusaha untuk menenangkan pihak-pihak yang mungkin khawatir akan keretakan hubungan antar partai. Ia menegaskan bahwa masalah hukum yang dihadapi oleh salah satu tokoh politik tidak seharusnya merusak hubungan yang sudah terjalin baik antara PKB dan PDI-P.

“Ini adalah persoalan pribadi yang dihadapi oleh saudara Hasto. Kami tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Untuk hubungan antar partai, saya rasa hal ini tidak akan mempengaruhi kerjasama yang sudah terjalin dengan baik antara PKB dan PDI-P,” jelas Cak Imin.

Sikap yang ditunjukkan oleh Cak Imin ini menunjukkan kedewasaan politik yang diperlukan untuk menjaga stabilitas dalam koalisi, dan menunjukkan bahwa dinamika internal di dalam partai maupun antar partai harus dikelola dengan bijak, meskipun menghadapi situasi sulit seperti ini.

Implikasi untuk Demokrasi dan Politik Indonesia

Keputusan hukum yang melibatkan tokoh-tokoh penting dalam dunia politik, seperti Hasto Kristiyanto, tentunya akan memberikan dampak besar terhadap citra politik Indonesia secara keseluruhan. Di satu sisi, hal ini menunjukkan bahwa tidak ada yang kebal dari hukum, dan bahwa sistem peradilan di Indonesia sedang berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan transparansi. Namun, di sisi lain, hal ini bisa menambah ketidakpercayaan masyarakat terhadap politisi dan partai politik, yang seringkali dihadapkan pada berbagai kasus hukum yang merusak citra mereka.

Cak Imin juga menyadari bahwa kejadian ini berpotensi memperburuk citra partai politik secara umum, terutama bagi PDI-P yang selama ini menjadi salah satu partai dominan di Indonesia. Oleh karena itu, ia mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat untuk tidak terburu-buru membuat penilaian, dan untuk memberi kesempatan pada proses hukum agar dapat berjalan secara transparan dan adil.

“Sebagai negara hukum, kita harus memberikan ruang bagi setiap individu untuk menjalani proses hukum secara adil. Mari kita jaga ketenangan dan saling menghormati, agar permasalahan ini tidak memperburuk keadaan politik di Indonesia,” tambah Cak Imin.

Tantangan ke Depan bagi PDI-P dan PKB

Bagi PDI-P, penetapan Hasto sebagai tersangka tentu menjadi tantangan besar. PDI-P harus bekerja keras untuk menjaga nama baik partai dan memastikan bahwa proses hukum yang sedang berlangsung tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk merusak kredibilitas partai. PDI-P juga harus memastikan bahwa seluruh anggota dan kader partai tetap berfokus pada tugas-tugas politik mereka, dan tidak terpengaruh oleh masalah hukum yang sedang dihadapi oleh salah satu tokoh utama mereka.

Bagi PKB, hubungan yang baik dengan PDI-P adalah aset penting dalam politik Indonesia. Kejadian ini bisa menjadi ujian bagi hubungan tersebut, namun sikap Cak Imin yang bijaksana dan tetap menjaga komunikasi dengan pihak PDI-P menunjukkan bahwa PKB siap menghadapi tantangan tersebut dengan kepala dingin.

Penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka merupakan kejadian yang mengejutkan dan memprihatinkan, baik bagi dirinya pribadi maupun bagi politik Indonesia secara keseluruhan. Namun, seperti yang disampaikan oleh Cak Imin, kita semua harus menjaga sikap sabar dan menghormati proses hukum yang tengah berjalan. Dengan memberikan ruang bagi proses hukum untuk berlangsung secara adil dan transparan, kita dapat memastikan bahwa keadilan tetap ditegakkan, dan politik Indonesia bisa terus berjalan dengan lebih baik.

Cak Imin juga mengingatkan pentingnya menjaga hubungan baik antar partai, meskipun menghadapi tantangan hukum. Meskipun situasi ini bisa menjadi ujian bagi PDI-P dan PKB, sikap saling menghormati dan bekerja sama akan memastikan bahwa koalisi politik di Indonesia tetap kuat dan stabil, demi kepentingan bangsa dan negara.

Konflik berkepanjangan di Suriah telah menjadi salah satu krisis kemanusiaan terbesar di dunia sejak dimulainya perang saudara pada 2011. Berbagai spekulasi mengenai akar penyebab konflik ini seringkali mencuat, termasuk perdebatan tentang apakah agama menjadi faktor utama di balik ketegangan tersebut. Namun, Gus Najih, seorang ulama dan aktivis sosial Indonesia, memberikan pandangannya yang berbeda terkait situasi di Suriah. Menurutnya, konflik di negara Timur Tengah ini bukanlah masalah agama, melainkan lebih merupakan konflik politik yang dipicu oleh kepentingan kekuasaan dan geopolitik.

Pernyataan Gus Najih ini menjadi sorotan karena ia menyarankan untuk melihat situasi Suriah dengan lebih jernih, tanpa terjebak pada interpretasi yang menyederhanakan permasalahan sebagai sekadar konflik sektarian. Dalam artikel ini, kita akan menggali lebih dalam tentang pandangan Gus Najih mengenai konflik di Suriah dan bagaimana perbedaan ini penting dalam memahami dinamika global yang lebih luas.

Konteks Konflik Suriah: Ketegangan yang Memanas

Konflik di Suriah bermula pada tahun 2011, ketika protes pro-demokrasi yang terinspirasi oleh “Arab Spring” di negara-negara Timur Tengah, termasuk Tunisia dan Mesir, mulai mengguncang rezim yang berkuasa di Suriah, yang dipimpin oleh Bashar al-Assad. Apa yang awalnya dimulai sebagai seruan untuk reformasi damai berubah menjadi perang saudara yang melibatkan berbagai pihak, baik domestik maupun internasional.

Dalam perjalanan konflik ini, Suriah menjadi medan pertempuran bagi berbagai kelompok dengan kepentingan politik dan agama yang berbeda. Negara-negara besar, seperti Amerika Serikat, Rusia, dan negara-negara tetangga, seperti Turki dan Iran, ikut campur dengan agenda geopolitik mereka sendiri. Dalam konteks ini, masalah agama, meskipun sangat penting dalam struktur sosial Suriah, seringkali dianggap sebagai lapisan permukaan dari konflik yang lebih dalam, yang berakar pada ketidakpuasan politik dan perjuangan untuk mempertahankan atau mengubah keseimbangan kekuasaan di negara tersebut.

Gus Najih: Konteks Politik di Balik Konflik Suriah

Gus Najih, yang dikenal sebagai seorang ulama moderat dan pemikir yang mendalam, berpendapat bahwa situasi di Suriah tidak bisa dipahami hanya melalui lensa sektarianisme atau agama. Menurutnya, konflik ini lebih berfokus pada perebutan kekuasaan politik antara pemerintah yang dipimpin oleh Bashar al-Assad dengan kelompok oposisi yang berusaha menggulingkan rezim tersebut. Gus Najih menekankan bahwa meskipun agama memainkan peran dalam identitas kelompok yang terlibat, akar masalah Suriah sejatinya terletak pada konflik politik yang lebih besar dan lebih kompleks.

“Situasi di Suriah lebih tentang perebutan kekuasaan daripada konflik agama,” ujar Gus Najih dalam berbagai kesempatan. Ia menjelaskan bahwa meskipun Suriah adalah negara dengan populasi yang beragam secara etnis dan agama, konflik utama yang terjadi di sana tidak bisa disederhanakan menjadi perang antara Sunni dan Syiah atau antara agama-agama tertentu. Gus Najih mengajak publik untuk melihat konflik ini dari sudut pandang yang lebih luas, yakni sebagai konflik politik yang didorong oleh kepentingan internasional.

Mengurai Konflik Politik dan Kepentingan Global

Salah satu aspek yang sering terlupakan dalam membahas situasi di Suriah adalah pengaruh besar yang dimainkan oleh kekuatan internasional. Negara-negara besar, seperti Amerika Serikat, Rusia, dan Iran, memiliki kepentingan strategis mereka sendiri yang berhubungan dengan posisi Suriah dalam geopolitik global. Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya lebih mendukung kelompok oposisi yang berusaha menggulingkan Assad, sementara Rusia dan Iran menjadi pendukung utama pemerintah Assad.

Gus Najih menyoroti bahwa keterlibatan kekuatan-kekuatan besar ini lebih berfokus pada permainan kekuasaan daripada motif agama. “Apa yang terjadi di Suriah adalah permainan politik antar negara, di mana kepentingan nasional lebih dominan daripada alasan agama,” kata Gus Najih. Ia juga menekankan bahwa ketegangan antara Sunni dan Syiah di Suriah, meskipun nyata, seringkali digoreng oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu, baik di dalam maupun di luar Suriah, untuk memperburuk situasi dan memperpanjang konflik.

Agama dan Identitas dalam Konflik Suriah

Walaupun Gus Najih menegaskan bahwa konflik di Suriah lebih banyak dipengaruhi oleh politik daripada agama, ia juga mengakui bahwa agama dan identitas memainkan peran dalam memperumit situasi di lapangan. Suriah memiliki penduduk yang mayoritas Sunni, namun di bawah pemerintahan Assad yang Alawi (sebuah cabang minoritas Syiah), banyak kelompok Sunni merasa terpinggirkan dan tidak memiliki akses yang setara dalam pemerintahan dan militer. Hal ini menciptakan ketegangan sosial yang semakin diperburuk oleh politik identitas.

Namun, bagi Gus Najih, meskipun identitas agama dapat memperburuk ketegangan, politik adalah motor utama dari eskalasi kekerasan di Suriah. Ia menyarankan agar masyarakat internasional tidak terjebak dalam narasi sektarian yang sering kali dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, melainkan harus menyoroti akar politik dari masalah ini.

Solusi Berdasarkan Pendekatan Politik yang Inklusif

Gus Najih juga menawarkan pandangan tentang bagaimana solusi untuk konflik Suriah seharusnya dicapai. Ia berpendapat bahwa dialog politik yang inklusif dan kesediaan semua pihak untuk duduk bersama adalah jalan keluar terbaik. Hal ini berarti bahwa pemerintah Assad, kelompok oposisi, serta kekuatan internasional yang terlibat dalam konflik ini harus mencari titik temu yang tidak hanya berbasis agama, tetapi juga berorientasi pada kepentingan politik jangka panjang.

Penyelesaian yang baik, menurut Gus Najih, memerlukan pendekatan yang lebih humanistik dan memperhatikan hak-hak semua pihak. Ia menekankan pentingnya menghormati keberagaman etnis dan agama di Suriah, serta mengedepankan perdamaian dan rekonsiliasi yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk mereka yang selama ini berada dalam posisi terpinggirkan.

Dampak Pandangan Gus Najih terhadap Pemahaman Konflik Suriah

Pandangan Gus Najih mengenai konflik Suriah membawa perspektif yang lebih luas dan lebih mendalam tentang akar masalah yang sesungguhnya. Dengan menekankan bahwa konflik ini bukan hanya soal agama, Gus Najih mengajak kita untuk melihat lebih jauh ke dalam faktor-faktor politik dan internasional yang berperan besar dalam memperburuk situasi. Pemahaman yang lebih komprehensif tentang masalah ini dapat membantu mengurangi stereotip yang sering kali muncul di media, yang mengarah pada pemahaman yang salah tentang konflik tersebut.

Dalam konteks Indonesia, pandangan Gus Najih sangat relevan untuk mencegah terjadinya polarisasi yang sama, baik di tingkat domestik maupun dalam melihat dinamika politik internasional. Sebagai negara dengan keberagaman yang sangat kaya, Indonesia harus mampu melihat konflik-konflik internasional seperti yang terjadi di Suriah dengan kearifan dan pendekatan yang lebih inklusif, menghindari narasi yang memperburuk perpecahan.

Pandangan Gus Najih bahwa konflik di Suriah bukanlah soal agama, tetapi lebih kepada konflik politik yang dipicu oleh kepentingan kekuasaan dan geopolitik global, memberikan pemahaman yang lebih jernih tentang permasalahan yang terjadi. Ia mengajak kita untuk tidak terjebak pada narasi yang menyederhanakan masalah dengan melihatnya hanya dari sudut pandang sektarian, melainkan harus mengakui dimensi politik yang lebih kompleks di balik ketegangan tersebut. Dengan perspektif ini, kita dapat lebih bijaksana dalam menyikapi situasi global dan membangun solidaritas yang lebih kuat untuk perdamaian dunia.

Dalam dunia yang semakin terfragmentasi oleh individualisme dan persaingan, konsep komunitarianisme muncul sebagai alternatif yang berfokus pada pentingnya hubungan sosial dan solidaritas dalam masyarakat. Komunitarianisme mengajukan bahwa untuk mencapai masyarakat yang adil dan sejahtera, perlu ada keseimbangan antara kebutuhan individu dan kepentingan bersama. Artikel ini akan membahas prinsip dasar komunitarianisme, bagaimana konsep ini dapat menyeimbangkan kepentingan individu dan masyarakat, serta tantangan dan relevansinya dalam dunia modern.

Apa Itu Komunitarianisme?

Komunitarianisme adalah pandangan dalam filosofi politik yang menekankan pentingnya komunitas atau kelompok dalam membentuk identitas dan kebijakan sosial. Dalam pandangan ini, individu tidak dilihat sebagai entitas yang terpisah dari masyarakat, tetapi sebagai bagian dari jaringan sosial yang lebih besar. Komunitarianisme berpendapat bahwa kebahagiaan dan kesejahteraan individu sangat dipengaruhi oleh hubungan mereka dengan orang lain dan peran mereka dalam komunitas.

Sebagai teori politik, komunitarianisme berfokus pada pengakuan bahwa hak dan kebebasan individu tidak dapat dipahami terpisah dari kewajiban sosial mereka. Pemikiran ini menantang pandangan liberal klasik yang mengutamakan kebebasan individu sebagai nilai utama. Sebaliknya, komunitarianisme menegaskan bahwa masyarakat yang adil adalah masyarakat yang mampu mengintegrasikan kesejahteraan individu dengan kesejahteraan kolektif.

Menyeimbangkan Kebutuhan Individu dan Kepentingan Masyarakat

Komunitarianisme berusaha menciptakan keseimbangan antara hak-hak individu dengan kebutuhan masyarakat. Dalam masyarakat yang semakin berorientasi pada kebebasan pribadi, sering kali terjadi ketegangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum. Komunitarianisme mengajak kita untuk memahami bahwa kebebasan pribadi bukanlah tujuan akhir, melainkan suatu instrumen untuk mencapai kehidupan sosial yang lebih baik dan lebih adil.

1. Kepentingan Masyarakat Sebagai Dasar Keadilan Sosial

Komunitarianisme berpendapat bahwa keadilan sosial tidak hanya melibatkan perlindungan hak-hak individu, tetapi juga memastikan bahwa masyarakat dapat hidup dalam harmoni dan saling mendukung. Ini berarti bahwa ketika kebebasan individu bertentangan dengan kebutuhan bersama, kepentingan masyarakat harus diutamakan. Misalnya, dalam masalah kesehatan atau pendidikan, komunitarianisme mengusulkan bahwa akses terhadap layanan dasar ini adalah hak sosial yang harus diberikan kepada semua orang, meskipun mungkin ada individu yang lebih memilih untuk tidak bergantung pada sistem ini.

Sebuah masyarakat yang adil, menurut komunitarianisme, adalah masyarakat yang memastikan bahwa tidak ada individu yang terisolasi atau dibiarkan berjuang sendirian tanpa dukungan. Oleh karena itu, komunitarianisme mendukung kebijakan-kebijakan yang memprioritaskan kesejahteraan kolektif dan mendorong individu untuk berkontribusi pada kemajuan bersama.

2. Tanggung Jawab Sosial dan Solidaritas

Salah satu nilai inti dalam komunitarianisme adalah tanggung jawab sosial. Konsep ini menekankan bahwa individu memiliki kewajiban untuk membantu sesama dan menjaga keharmonisan sosial. Tanggung jawab ini tidak hanya terbatas pada pengakuan hak-hak pribadi, tetapi juga mencakup peran aktif dalam membangun dan mempertahankan komunitas yang sejahtera. Dalam pandangan komunitarian, solidaritas sosial adalah kunci untuk membangun keadilan dan kesejahteraan bersama.

Komunitarianisme menilai bahwa dalam masyarakat yang sehat, setiap individu memiliki kewajiban untuk berperan aktif dalam menciptakan kondisi yang mendukung kepentingan kolektif, seperti menjaga lingkungan, membayar pajak, atau berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Solidaritas ini bukanlah semata-mata kewajiban moral, tetapi juga kebutuhan untuk memastikan keseimbangan dan keberlanjutan dalam masyarakat.

3. Identitas Kolektif dan Kebaikan Bersama

Komunitarianisme juga berfokus pada pentingnya identitas kolektif yang muncul dari interaksi sosial dan budaya yang dibangun oleh suatu komunitas. Identitas individu, menurut komunitarianisme, tidak dapat dipisahkan dari komunitas tempat mereka berada. Ini berarti bahwa setiap individu berinteraksi dengan nilai-nilai budaya, sosial, dan sejarah yang membentuk cara mereka memandang dunia dan mengambil keputusan.

Dalam banyak kasus, identitas ini tercermin dalam norma-norma sosial dan tradisi yang ada dalam masyarakat. Komunitarianisme percaya bahwa mempertahankan dan menghargai nilai-nilai ini dapat mengarah pada pencapaian kebaikan bersama. Sebagai contoh, dalam masyarakat yang berbasis pada nilai kekeluargaan atau gotong royong, individu akan merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap kesejahteraan anggota lainnya, menciptakan harmoni dan mengurangi ketegangan sosial.

Tantangan Komunitarianisme dalam Dunia Modern

Meskipun komunitarianisme menawarkan pendekatan yang menyeimbangkan kepentingan individu dan masyarakat, konsep ini juga menghadapi sejumlah tantangan di dunia modern yang sangat dipengaruhi oleh globalisasi dan individualisme.

1. Individualisme yang Kuat

Dunia modern, terutama di negara-negara Barat, sering kali dipengaruhi oleh budaya individualisme yang menekankan kebebasan pribadi dan otonomi. Dalam masyarakat seperti ini, konsep komunitarianisme, yang menekankan kepentingan kolektif dan tanggung jawab sosial, mungkin dianggap membatasi kebebasan pribadi. Menyeimbangkan hak individu dengan kewajiban sosial bisa menjadi sulit, terutama jika masyarakat lebih mengutamakan pencapaian pribadi daripada kesejahteraan kolektif.

2. Globalisasi dan Diversitas Nilai

Globalisasi juga membawa tantangan tersendiri bagi komunitarianisme. Dengan semakin terbukanya batas-batas negara dan budaya, munculnya berbagai pandangan dan nilai yang berbeda-beda menuntut cara-cara baru untuk membangun solidaritas dalam masyarakat yang lebih heterogen. Komunitarianisme, yang sering kali berakar pada nilai-nilai lokal atau tradisional, mungkin menghadapi kesulitan dalam menjembatani perbedaan nilai dalam konteks global yang semakin kompleks.

3. Pengaruh Teknologi dan Sosial Media

Teknologi dan media sosial telah mengubah cara individu berinteraksi dengan masyarakat. Di satu sisi, teknologi memungkinkan terciptanya ruang untuk solidaritas dan komunikasi global yang lebih luas. Namun, di sisi lain, media sosial sering kali memperburuk kecenderungan untuk menekankan identitas pribadi dan mengurangi interaksi tatap muka yang membangun solidaritas sosial secara langsung. Hal ini dapat memperburuk isolasi sosial dan mengurangi peran komunitas dalam membentuk identitas sosial.

Komunitarianisme menawarkan pandangan yang menyarankan bahwa untuk mencapai kesejahteraan bersama, keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat harus dijaga. Dengan mengutamakan solidaritas, tanggung jawab sosial, dan identitas kolektif, komunitarianisme berusaha menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan harmonis. Namun, di dunia modern yang dipenuhi dengan individualisme, globalisasi, dan perubahan sosial, tantangan untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip komunitarianisme menjadi semakin besar. Meski demikian, dengan penyesuaian terhadap perkembangan zaman, komunitarianisme tetap relevan dalam menciptakan masyarakat yang tidak hanya menghargai kebebasan pribadi, tetapi juga mengutamakan kepentingan bersama demi kebaikan seluruh anggota masyarakat.