Pengelolaan kekuasaan adalah salah satu aspek paling krusial dalam kehidupan politik dan sosial. Dalam konteks ini, pemahaman tentang dasar-dasar pemikiran yang mendasari pengelolaan kekuasaan menjadi sangat penting. Artikel ini akan membahas berbagai konsep dan teori yang membentuk cara kita memahami dan mengelola kekuasaan, serta implikasinya terhadap masyarakat.

1. Definisi Kekuasaan

Kekuasaan dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi atau mengendalikan tindakan orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam konteks politik, kekuasaan sering kali terkait dengan otoritas yang dimiliki oleh individu atau institusi untuk membuat keputusan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Pemahaman tentang kekuasaan tidak hanya terbatas pada aspek politik, tetapi juga mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan budaya.

2. Teori Kekuasaan

Ada berbagai teori yang menjelaskan bagaimana kekuasaan berfungsi dalam masyarakat. Salah satu teori yang paling terkenal adalah teori kekuasaan dari Michel Foucault. Foucault berpendapat bahwa kekuasaan tidak hanya terletak pada institusi formal seperti pemerintah, tetapi juga tersebar di seluruh jaringan sosial. Ia menekankan bahwa kekuasaan beroperasi melalui hubungan sosial dan praktik-praktik yang membentuk pengetahuan dan norma-norma dalam masyarakat. Dengan demikian, pemahaman tentang kekuasaan harus melibatkan analisis terhadap konteks sosial dan budaya di mana kekuasaan itu beroperasi.

3. Dasar-Dasar Pemikiran dalam Pengelolaan Kekuasaan

Dasar-dasar pemikiran dalam pengelolaan kekuasaan mencakup berbagai konsep yang telah berkembang sepanjang sejarah. Beberapa di antaranya adalah:

• Legitimasi: Legitimasi adalah salah satu aspek penting dalam pengelolaan kekuasaan. Sebuah kekuasaan dianggap sah jika didukung oleh masyarakat. Teori legitimasi, seperti yang dikemukakan oleh Max Weber, membedakan antara tiga jenis legitimasi: tradisional, karismatik, dan rasional-legal. Pemahaman tentang legitimasi membantu kita memahami mengapa beberapa pemimpin atau institusi dapat mempertahankan kekuasaan mereka, sementara yang lain tidak.
• Kekuasaan dan Oposisi: Dalam pengelolaan kekuasaan, selalu ada dinamika antara kekuasaan dan oposisi. Oposisi dapat muncul dari individu atau kelompok yang menentang kebijakan atau tindakan penguasa. Pemahaman tentang oposisi ini penting untuk menciptakan ruang bagi dialog dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
• Kekuasaan dan Keadilan: Keadilan adalah konsep yang sering kali menjadi landasan dalam pengelolaan kekuasaan. Pemimpin yang baik harus mampu mengelola kekuasaan mereka dengan cara yang adil dan merata. Konsep keadilan ini dapat bervariasi tergantung pada konteks budaya dan sosial, tetapi pada dasarnya, keadilan berkaitan dengan distribusi sumber daya dan kesempatan secara adil di antara anggota masyarakat.

4. Implikasi Pengelolaan Kekuasaan

Pemahaman yang mendalam tentang dasar-dasar pemikiran dalam pengelolaan kekuasaan memiliki implikasi yang signifikan bagi masyarakat. Pertama, hal ini dapat membantu menciptakan pemerintahan yang lebih transparan dan akun tabel. Dengan memahami bagaimana kekuasaan beroperasi, masyarakat dapat lebih kritis terhadap tindakan pemerintah dan menuntut pertanggungjawaban. Kedua, pemahaman ini juga dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik. Ketika individu memahami bagaimana kekuasaan berfungsi, mereka lebih mungkin untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Ini dapat menciptakan masyarakat yang lebih demokratis dan inklusif. Ketiga, pemahaman tentang pengelolaan kekuasaan dapat membantu dalam menciptakan kebijakan yang lebih efektif. Dengan mempertimbangkan berbagai perspektif dan kepentingan, pengambil keputusan dapat merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

PDI Perjuangan (PDIP) tengah menghadapi pertarungan politik besar untuk mempertahankan ‘kandang banteng’ dalam Pilkada 2024. Setelah mengalami kekalahan dalam Pilpres 2024, PDIP harus berjuang keras di wilayah yang selama ini menjadi basis kuat mereka, seperti Jawa Tengah, Sumatra Utara, dan Bali. Pengaruh besar Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan dukungannya kepada beberapa calon yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) semakin memperberat upaya PDIP untuk merebut kembali kekuasaan di wilayah-wilayah tersebut.

Dalam putaran Pilpres 2024, Prabowo Subianto yang berpasangan dengan Gibran Rakabuming—putra Jokowi—berhasil meraih kemenangan di wilayah yang selama ini dikenal sebagai pusat kekuatan PDIP. Kekalahan ini memperlihatkan dampak dari perseteruan yang muncul antara Jokowi dan PDIP, meskipun keduanya telah lama berkolaborasi. Istilah ‘kandang banteng’ pun semakin mendapat sorotan, terutama dalam konteks Pilkada 2024 yang memperlihatkan adanya rivalitas mendalam antara PDIP dan pengaruh Jokowi di daerah yang menjadi lumbung suara partai tersebut.

Pilgub Jawa Tengah: Pertarungan Sengit di ‘Kandang Banteng’

Di Jawa Tengah, yang selama ini menjadi benteng suara terbesar bagi PDIP dengan lebih dari 20% suara nasional, partai tersebut menghadapi persaingan ketat. Meskipun mendominasi kursi parlemen dan memenangkan Pemilu 2024, PDIP mengalami penurunan perolehan suara yang signifikan, khususnya di wilayah-wilayah basis pendukung utama mereka.

Menyadari situasi yang semakin menantang, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, langsung turun tangan melakukan konsolidasi dan memberi dukungan penuh kepada calon yang diusung PDIP di Jawa Tengah. Megawati berupaya memobilisasi dukungan dan menyatukan basis pendukung PDIP di provinsi dengan populasi 37,6 juta jiwa ini. Namun, di sisi lain, Jokowi yang sudah selesai menjabat sebagai presiden justru menunjukkan dukungan simbolik kepada pasangan calon dari KIM Plus di Solo, tempat asalnya, memperlihatkan rivalitas terselubung antara dirinya dan Megawati.

Para pengamat politik mengamati bahwa persaingan di Pilgub Jawa Tengah kali ini tidak hanya sebatas perebutan jabatan lokal, tetapi juga menyimbolkan dinamika pergeseran kekuatan di dalam internal koalisi. Jokowi yang memiliki sejarah panjang dengan PDIP, kini justru terlihat memberi dukungan di luar partai yang telah mengangkatnya. Ini mengindikasikan hubungan yang tidak lagi solid antara Jokowi dan PDIP.

Latar Belakang: Hubungan Jokowi dan PDIP yang Kian Merenggang

Hubungan Jokowi dengan PDIP dimulai sejak 2005 saat dia maju sebagai Wali Kota Solo dan mendapat dukungan penuh dari Megawati. Keduanya sering memperlihatkan hubungan erat layaknya ibu dan anak. Namun, dinamika politik yang terus berubah mempengaruhi hubungan tersebut. Dalam Rakernas PDIP IV di Jakarta pada September 2023, kebersamaan keduanya terakhir terlihat di hadapan publik. Namun, keretakan hubungan ini disebut-sebut mulai terjadi ketika Jokowi menginginkan dukungan untuk jabatan presiden tiga periode—a demand yang tidak diakomodir oleh PDIP.

Meskipun pernyataan tersebut telah dibantah oleh berbagai pendukung Jokowi, isu ini menimbulkan perpecahan di antara kedua pihak dan memicu pembentukan poros politik baru di Pilpres 2024. Dukungan Jokowi kepada Prabowo dan Gibran dalam Pilpres 2024 dipandang sebagai bentuk ‘cawe-cawe’ yang semakin memperlebar jarak antara dirinya dan PDIP. Ketegangan ini berlanjut hingga Pilkada 2024, yang disebut-sebut sebagai ‘miniatur pilpres’ karena melibatkan perebutan pengaruh dan dukungan yang besar dari berbagai pihak.

Sumatra Utara dan Bali: ‘Kandang Banteng’ yang Kembali Diperebutkan

Di Sumatra Utara, PDIP kembali menghadapi tantangan berat dengan munculnya nama Bobby Nasution—menantu Jokowi—yang menjadi salah satu sosok kuat dalam Pilgub Sumut. Aksi dukungan Jokowi untuk keluarga dan sahabatnya, termasuk Bobby di Sumatra Utara dan Ahmad Luthfi di Jawa Tengah, dianggap sebagai sinyal bahwa Jokowi siap bersaing di kandang PDIP.

Bali, yang menjadi wilayah basis kuat PDIP selama bertahun-tahun, juga dihadapkan pada tantangan yang serupa. Koalisi Indonesia Maju diperkirakan akan mengerahkan segala upaya untuk memenangkan wilayah ini, yang selama ini menjadi simbol kesetiaan terhadap PDIP. Berbagai strategi politik kini mulai diterapkan oleh kedua belah pihak untuk mempertahankan pengaruh di wilayah-wilayah tersebut.

Akankah Pilkada 2024 Mengulangi Hasil Pilpres?

Dalam beberapa survei yang dilakukan, persaingan di Jawa Tengah dan wilayah basis PDIP lainnya menunjukkan bahwa hasil Pilkada 2024 dapat mencerminkan kembali hasil Pilpres 2024, dengan persaingan ketat antara kandidat yang didukung oleh PDIP dan kandidat yang mendapat restu dari Jokowi. Beberapa faktor yang akan memengaruhi hasil akhir dari Pilkada 2024 di wilayah-wilayah ini adalah kekuatan mesin politik PDIP, dukungan dan pengaruh Jokowi di lapangan, serta kondisi hubungan antara partai-partai dalam koalisi.

Banyak pihak yang menilai bahwa jika PDIP tidak mampu mempertahankan ‘kandang banteng’ dalam Pilkada 2024, hal ini akan menjadi sinyal bahwa perubahan besar dalam dinamika politik Indonesia sedang berlangsung. Terlepas dari hasil akhirnya, pertarungan ini memperlihatkan betapa besar pengaruh Jokowi di kancah politik nasional, bahkan setelah dia tidak lagi menjabat sebagai presiden.

Dengan melihat berbagai dinamika dan perkembangan politik di Pilkada 2024, tampak bahwa pertarungan antara PDIP dan pengaruh Jokowi tidak hanya sekadar perebutan kekuasaan lokal, tetapi juga simbol persaingan yang lebih besar dalam politik nasional.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud Md., menegaskan bahwa sistem politik demokrasi merupakan harapan besar bangsa ini untuk mengatasi masalah korupsi yang merajalela. Dalam diskusi bertajuk “Pemberantasan Korupsi: Masihkah Ada Harapan?” yang diadakan di Jakarta pada Rabu, Mahfud menyampaikan keyakinannya bahwa demokrasi memiliki mekanisme yang mampu membuka peluang bagi upaya perbaikan berkelanjutan.

Mahfud menjelaskan bahwa demokrasi menyediakan momentum setiap lima tahun sekali, di mana rakyat memiliki kekuatan untuk memilih dan mengevaluasi pemimpin mereka. “Demokrasi adalah harapan karena selalu ada kesempatan untuk memperbaiki keadaan. Jika ada pemimpin yang tidak serius memberantas korupsi, masyarakat dapat menggantinya secara terjadwal atau bahkan melalui proses paksa jika diperlukan,” ungkap Mahfud.

Ia menekankan bahwa korupsi sebenarnya berakar dari distribusi kekuasaan yang tidak sehat, karena praktik korup biasanya melibatkan pejabat negara yang menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan kepada mereka. Menurut Mahfud, masalah korupsi tidak disebabkan oleh rendahnya gaji pejabat, tetapi justru sering dilakukan oleh mereka yang sudah memiliki penghasilan besar. “Bukan karena gaji kecil, tapi pelakunya sering kali justru orang yang bergaji besar dan memiliki kekuasaan,” katanya.

Lebih lanjut, Mahfud menjelaskan bahwa sistem politik demokrasi memberi ruang bagi para pemimpin untuk membuktikan komitmen mereka dalam memberantas korupsi. Jika peluang ini tidak digunakan dengan baik, rakyat tetap memiliki kendali melalui pemilu untuk menggantikan pemimpin yang dianggap gagal. “Demokrasi membuka jalan untuk mengevaluasi dan memperbaiki. Jika pemimpin gagal, masih ada kesempatan berikutnya,” ujarnya.

Mahfud juga mengingatkan bahwa meskipun berbagai teori dan kebijakan telah diterapkan dalam upaya pemberantasan korupsi, kenyataannya masalah ini masih terus ada. “Teori-teori untuk memberantas korupsi sudah habis digunakan dan diundangkan, tapi korupsi masih merajalela,” tutur Mahfud. Ia mencontohkan bahwa sejak awal reformasi, berbagai upaya telah dilakukan, seperti pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Yudisial (KY), dan Mahkamah Konstitusi (MK), tetapi permasalahan korupsi belum menunjukkan tanda-tanda penurunan signifikan.

Menurut Mahfud, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia justru cenderung meningkat meski sudah ada berbagai lembaga dan kebijakan yang dirancang untuk memberantas korupsi. Hal ini, menurutnya, menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi membutuhkan pendekatan yang lebih serius dan komitmen dari setiap lapisan pemerintahan dan masyarakat.

Pergantian Pemerintahan Jadi Momentum Memperbaiki Demokrasi