Hubungan antarnegara merupakan aspek penting dalam dinamika global yang kompleks. Dalam konteks ini, terdapat beberapa pilar utama yang menjadi landasan bagi interaksi dan kerjasama antarnegara. Pilar-pilar ini tidak hanya mencakup aspek hukum dan diplomasi, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang mendasari hubungan internasional. Artikel ini akan membahas pilar-pilar utama dalam hubungan antarnegara, termasuk hukum internasional, diplomasi, dan kerjasama multilateral, serta bagaimana masing-masing pilar berkontribusi terhadap stabilitas dan perdamaian dunia.

1. Hukum Internasional

Hukum internasional adalah salah satu pilar utama dalam hubungan antarnegara. Hukum ini terdiri dari aturan dan norma yang mengatur perilaku negara-negara di arena internasional. Sumber utama hukum internasional meliputi perjanjian internasional, kebiasaan internasional, dan prinsip-prinsip umum hukum yang diakui oleh negara-negara. Perjanjian internasional, atau traktat, menjadi dasar bagi banyak kerjasama antarnegara, seperti perjanjian perdagangan, perjanjian lingkungan, dan perjanjian keamanan.Hukum internasional berfungsi untuk menciptakan kerangka kerja yang jelas bagi negara-negara dalam berinteraksi. Misalnya, Konvensi PBB tentang Hukum Laut mengatur hak dan kewajiban negara-negara terkait penggunaan sumber daya laut dan perlindungan lingkungan maritim. Dengan adanya hukum internasional, negara-negara diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara damai dan menghindari konflik yang merugikan.

2. Diplomasi

Diplomasi adalah pilar lain yang sangat penting dalam hubungan antarnegara. Melalui diplomasi, negara-negara dapat berkomunikasi, bernegosiasi, dan membangun hubungan yang saling menguntungkan. Diplomasi dapat dilakukan melalui berbagai saluran, termasuk pertemuan bilateral, konferensi internasional, dan organisasi multilateral.Diplomasi juga mencakup berbagai bentuk, seperti diplomasi preventif, yang bertujuan untuk mencegah konflik sebelum terjadi, dan diplomasi publik, yang berfokus pada membangun citra positif negara di mata dunia. Contoh nyata dari diplomasi yang berhasil adalah perjanjian damai yang dicapai melalui negosiasi antara negara-negara yang terlibat dalam konflik, seperti perjanjian damai Oslo antara Israel dan Palestina.

3. Kerjasama Multilateral

Kerjasama multilateral merupakan pilar ketiga yang mendukung hubungan antarnegara. Dalam kerjasama ini, beberapa negara bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, sering kali melalui organisasi internasional seperti PBB, ASEAN, atau Uni Eropa. Kerjasama multilateral memungkinkan negara-negara untuk mengatasi isu-isu global yang tidak dapat diselesaikan secara unilateral, seperti perubahan iklim, terorisme, dan perdagangan internasional. Melalui kerjasama multilateral, negara-negara dapat berbagi sumber daya, pengetahuan, dan teknologi untuk mencapai tujuan bersama. Misalnya, dalam konteks perubahan iklim, perjanjian Paris yang ditandatangani oleh hampir semua negara di dunia menunjukkan komitmen kolektif untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan memitigasi dampak perubahan iklim.

4. Tantangan dalam Hubungan Antarnegara

Meskipun pilar-pilar ini memberikan kerangka kerja yang kuat untuk hubungan antarnegara, terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi. Salah satu tantangan utama adalah ketidakadilan dan ketidaksetaraan dalam sistem internasional. Negara-negara besar sering kali memiliki pengaruh yang lebih besar dalam pengambilan keputusan, sementara negara-negara kecil mungkin terpinggirkan.Selain itu, munculnya nasionalisme dan proteksionisme di beberapa negara dapat mengancam kerjasama internasional. Ketika negara-negara lebih fokus pada kepentingan nasional mereka, hal ini dapat menghambat upaya kolektif untuk mengatasi isu-isu global.

Kementerian Luar Negeri Iran mengeluarkan pernyataan yang menyerukan penerapan embargo senjata terhadap Israel serta menuntut pengusiran negara tersebut dari keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Seruan ini disampaikan oleh pihak Iran pada Minggu (10/11) sebagai tanggapan atas serangan udara mematikan yang terjadi di Suriah, yang menewaskan sembilan orang termasuk seorang komandan Hizbullah. Insiden ini semakin memperburuk ketegangan yang sudah lama terjadi antara Iran dan Israel, terutama karena kedua negara telah terlibat konflik diplomatik yang berkepanjangan terkait pengaruh dan penguasaan kawasan Timur Tengah.

Menurut laporan kantor berita AFP pada Senin (11/11/2024), Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, mengutuk keras tindakan Israel yang dianggapnya sebagai serangan agresif. Ia mengatakan bahwa Teheran “mengutuk keras serangan agresif yang dilakukan hari ini oleh rezim Zionis terhadap sebuah bangunan tempat tinggal” yang terletak di Damaskus, ibu kota Suriah. Menurut Baghaei, serangan tersebut bukan hanya sebuah tindakan militer, melainkan juga pelanggaran serius terhadap kedaulatan Suriah serta ancaman langsung terhadap stabilitas di kawasan.

Lebih lanjut, Baghaei menyerukan agar masyarakat internasional mengambil tindakan tegas terhadap Israel, termasuk menerapkan embargo senjata untuk mencegah negara tersebut memperoleh senjata yang bisa digunakan dalam konflik di Timur Tengah. Selain embargo senjata, Iran juga menuntut agar Israel dikeluarkan dari keanggotaan PBB. Iran berpendapat bahwa Israel, yang terus-menerus melakukan pelanggaran terhadap hukum internasional dan hak asasi manusia, tidak layak menjadi anggota organisasi internasional yang berkomitmen pada perdamaian dan keamanan global.

Seruan Iran untuk penerapan embargo senjata dan pengusiran Israel dari PBB menambah ketegangan yang sudah memanas di kawasan Timur Tengah. Sejak lama, Iran dan Israel telah bersaing dalam memperebutkan pengaruh di kawasan ini, terutama melalui dukungan terhadap kelompok-kelompok bersenjata yang saling berseberangan. Iran diketahui memberikan dukungan penuh kepada kelompok Hizbullah di Lebanon serta beberapa kelompok militan di Palestina. Sementara itu, Israel, yang menganggap Iran sebagai ancaman eksistensial, telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah perkembangan pengaruh Iran di wilayah tersebut, termasuk dengan cara militer.

Dalam pernyataan resminya, Baghaei menggarisbawahi bahwa tindakan Israel terhadap Suriah dianggap melanggar norma dan etika internasional serta bertentangan dengan prinsip-prinsip perdamaian yang dijunjung tinggi oleh PBB. Ia mendesak agar negara-negara anggota PBB mendukung permintaan Iran ini untuk mendorong terwujudnya stabilitas di Timur Tengah. Selain itu, ia menambahkan bahwa embargo senjata dapat mencegah terjadinya kekerasan lebih lanjut yang disebabkan oleh intervensi Israel di kawasan tersebut.

Pernyataan keras dari Kementerian Luar Negeri Iran ini juga menggarisbawahi posisi Iran yang ingin menunjukkan pengaruhnya dalam isu-isu geopolitik di Timur Tengah, khususnya dalam mendukung negara-negara yang menjadi target serangan Israel. Iran berharap langkah ini dapat menciptakan kesadaran di kalangan negara-negara lain mengenai ancaman yang ditimbulkan oleh Israel, sekaligus memobilisasi dukungan untuk pembatasan aktivitas militer Israel.

Tanggapan dari komunitas internasional terhadap permintaan Iran ini masih belum jelas, tetapi seruan tersebut diharapkan dapat memicu berbagai reaksi, baik dari negara-negara sekutu Israel seperti Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa, maupun dari negara-negara Timur Tengah yang memiliki kepentingan terkait. Banyak pengamat politik internasional memprediksi bahwa seruan Iran ini akan memicu perdebatan lebih lanjut di PBB terkait posisi Israel dalam organisasi tersebut dan potensi pembatasan senjata terhadap negara tersebut.

Pernyataan Baghaei juga diiringi dengan seruan agar negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara bersatu dalam menentang keberadaan dan tindakan Israel di kawasan. Beberapa negara di kawasan tersebut memang memiliki pandangan yang sejalan dengan Iran terkait Israel, dan Iran berharap dapat membangun aliansi dengan negara-negara ini untuk mendorong penerapan sanksi yang lebih luas terhadap Israel di kancah internasional.

Meskipun Dewan Keamanan PBB belum merespons permintaan Iran secara resmi, pernyataan dari Kementerian Luar Negeri Iran ini kemungkinan besar akan memperdalam diskusi mengenai isu-isu kritis di Timur Tengah, khususnya menyangkut konflik dan ketegangan antara Israel dan negara-negara yang menentangnya.